Pemprov DKI Jakarta Lakukan Profiling Data Risiko Stunting untuk Penanganan Gizi Buruk

Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja keras untuk menurunkan angka stunting/gizi buruk, salah satunya dengan melakukan profiling (pencatatan dan pemetaan) data risiko stunting. Langkah ini diharapkan dapat mempertajam arah intervensi terhadap program penanganan stunting di Kota Jakarata.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat memimpin rapat terbatas terkait tindak lanjut arahan Presiden RI, Joko Widodo, tentang kemiskinan ekstrem 0 persen dan penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024 di Balai Kota Jakarta, Senin (30/1).

Baca juga: Kejar Target 70 Persen, Forkopimda Maluku Diminta Kapolri untuk Terus Lakukan Akselerasi Vaksinasi

"Dalam waktu dekat ini, akan ditetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi di BKKBN itu, sasarannya tepat. Kalau sampel itu sudah tepat, nanti akan di-profiling untuk penanganan stunting, juga kemiskinan ekstrem, ” kata Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus R, menambahkan, profiling risiko stunting diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan stunting.

Baca juga: Terkait Akurasi Data Dukcapil, Yanuar Prihatin: Perlu Keterangan Professional Mengenai ODGJ

“Tujuannya, untuk menemukan orang-orang yang punya risiko stunting. Kenapa ini peting? Karena, lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah, ” kata Tavip Agus.

Ia juga menjelaskan, profiling risiko stunting itu dilakukan dengan sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN.

BKKBN juga terus melakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan yang akan dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN (kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lainnya) untuk perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta program pembangunan lainnya.

Dalam waktu dua tahun, yakni pada 2024, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan.(hy)